AI Hukum China Resmi Diluncurkan, Dilatih dari 200 Juta Kasus Pengadilan!

Dexop.com – China baru saja membuat gebrakan besar di bidang kecerdasan buatan dengan meluncurkan AI Hukum China bernama Xiao Baogong Legal Content Model. Model ini dikembangkan khusus untuk ranah hukum dengan basis data yang luar biasa besar: 200 juta putusan pengadilan dan 4,2 juta regulasi hukum. Dengan skala ini, Xiao Baogong menjadi model AI vertikal hukum paling ambisius di dunia.
Langkah tersebut bukan hanya soal teknologi, melainkan juga strategi politik, sosial, dan hukum. Di tengah ketimpangan akses keadilan, AI Hukum China diharapkan mampu menjadi solusi digital yang membantu masyarakat luas, terutama di wilayah pedesaan yang kekurangan pengacara.
Mengapa AI Hukum China Dibutuhkan?
China saat ini memiliki lebih dari 700.000 pengacara terdaftar. Namun, sebagian besar terkonsentrasi di kota-kota besar di wilayah timur seperti Beijing, Shanghai, dan Guangzhou. Di sisi lain, daerah pedesaan dan barat China sering kekurangan layanan hukum yang memadai.
Kondisi ini menimbulkan justice gap (kesenjangan keadilan). Tidak semua warga punya akses ke penasihat hukum ketika menghadapi masalah perdata, kontrak, atau kasus pidana. Di sinilah AI Hukum China masuk: memberikan “asisten hukum virtual” yang bisa diakses masyarakat kapan saja.
Xiao Baogong: Dual-Engine untuk Hukum Digital
Model Xiao Baogong dikembangkan oleh tim Profesor Wang Yanling dari South China Normal University. Mereka merancang AI Hukum China dengan pendekatan dual-engine:
-
Mesin Bahasa Umum – memastikan AI bisa berkomunikasi seperti asisten virtual, mudah dipahami masyarakat awam.
-
Mesin Keahlian Hukum – dilatih secara khusus dengan jutaan dokumen hukum, regulasi, dan putusan pengadilan.
Kombinasi ini menjadikan AI Hukum China tidak hanya mampu menjawab pertanyaan sederhana, tetapi juga merujuk pada pasal hukum atau putusan yang relevan.
Teknologi di Balik AI Hukum China
Banyak sistem AI di negara lain menghadapi masalah “halusinasi”, yaitu menghasilkan jawaban hukum yang terdengar meyakinkan tapi palsu. Untuk mencegah hal ini, AI Hukum China menerapkan dua pendekatan utama:
-
Retrieval-Augmented Generation (RAG)
-
AI hanya bisa memberikan jawaban yang punya dasar di dokumen hukum asli.
-
Setiap respons dapat ditelusuri kembali ke sumbernya, seperti putusan pengadilan atau undang-undang.
-
-
Grafik Pengetahuan Hukum (Legal Knowledge Graph)
-
Memetakan hubungan antar peraturan, kontrak, dan preseden hukum.
-
Membantu AI memahami konteks, bukan sekadar pola teks.
-
Dengan teknologi ini, AI Hukum China memiliki keunggulan dibanding banyak model umum yang hanya mengandalkan prediksi bahasa.
Aplikasi Nyata AI Hukum China
Setelah lolos registrasi dari Administrasi Siber China, Xiao Baogong sudah siap digunakan. Aplikasi utama meliputi:
-
Banding administratif → membantu warga menulis dokumen banding secara cepat.
-
Pengawasan kejaksaan → mendukung analisis dokumen hukum dalam jumlah besar.
-
Kepatuhan kontrak → memverifikasi kesesuaian isi kontrak bisnis dengan aturan hukum.
Tidak hanya itu, AI Hukum China juga berpotensi dipakai dalam edukasi hukum, layanan konsultasi daring, hingga sistem pengadilan cerdas.
Ekosistem AI + Hukum: Kompetisi & Forum
Peluncuran Xiao Baogong tidak berdiri sendiri. Pemerintah China juga menyelenggarakan:
-
Kompetisi Esai “Xiao Baogong Cup” untuk analisis hukum berbasis data.
-
Forum AI + Hukum yang mempertemukan akademisi, praktisi hukum, dan pengembang teknologi.
Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem AI Hukum China, bukan sekadar meluncurkan produk teknologi.
Tantangan Implementasi AI Hukum China
Meski menjanjikan, tantangan tetap ada:
-
Risiko Halusinasi AI – meskipun sudah ada RAG, masih ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
-
Nuansa Hukum Kompleks – hukum sering kali subjektif, bergantung pada konteks sosial dan politik.
-
Kerahasiaan Data – penggunaan dokumen hukum dalam jumlah besar menimbulkan pertanyaan soal privasi.
-
Bias Politik – karena sistem hukum China sangat dipengaruhi negara, AI Hukum China berpotensi bias dalam isu sensitif.
Perbandingan AI Hukum China dengan Sistem Global
| Aspek | AI Hukum China (Xiao Baogong) | Amerika Serikat (Lexis+ AI, Harvey AI) | Eropa (Luminance, Rossum) |
|---|---|---|---|
| Basis Data | 200 juta putusan + 4,2 juta regulasi | Preseden federal & state law jutaan dokumen | Regulasi Uni Eropa, kontrak bisnis |
| Pendekatan | Dual-engine + RAG + grafik hukum | LLM GPT-based + fine-tuning hukum | NLP + ML untuk kontrak & compliance |
| Fokus Utama | Banding, pengawasan kejaksaan, kontrak | Riset hukum, drafting kontrak | Analisis kontrak, due diligence |
| Skala | Nasional (khusus hukum China) | Internasional, common law | Regional Uni Eropa |
| Regulasi | Registrasi algoritma pemerintah | Bar association & regulasi privasi | GDPR & hukum lintas negara |
| Pengguna Utama | Publik, pemerintah, kejaksaan | Firma hukum elite, perusahaan besar | Perusahaan multinasional |
📊 Dari tabel ini terlihat jelas bahwa AI Hukum China lebih berorientasi pada kepentingan nasional, sementara di AS dan Eropa AI hukum cenderung menjadi produk komersial untuk kalangan firma besar.
Dampak AI Hukum China bagi Dunia
Peluncuran AI Hukum China menimbulkan beberapa implikasi global:
-
Inspirasi Global – negara berkembang bisa meniru untuk mengatasi keterbatasan akses hukum.
-
Regulasi Ketat – semakin banyak negara akan meninjau aturan AI untuk sektor hukum.
-
Persaingan AI Global – China menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengejar AI umum, tetapi juga AI vertikal untuk bidang strategis.
Peluncuran Xiao Baogong menandai babak baru dalam sejarah hukum digital. Dengan basis data masif, teknologi RAG, dan grafik pengetahuan hukum, AI Hukum China berpotensi menjadi solusi akses keadilan yang lebih merata.
Namun, jalan menuju kesuksesan masih panjang. AI Hukum China harus membuktikan bahwa ia mampu menjaga akurasi, menangani kompleksitas kasus, dan tetap transparan dalam penggunaannya.
Jika berhasil, AI Hukum China bukan hanya akan merevolusi sistem hukum domestik, tetapi juga menjadi model global bagaimana kecerdasan buatan dapat mempersempit kesenjangan keadilan di abad ke-21.



